Selasa, 20 Desember 2011

RENCANA REVISI UU 13 TAHUN 2003


Isi seputar revisi uu 13/2003 diantaranya:

1. Pasal 35 ayat 3 "Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
       Pasal 35 ayat 3 UU 13/2003 ini AKAN DIHAPUS dalam revisi
2.   Pasal 41 ayat 3 UU 13/2003 : Dalam melaksanakan tugas dapat dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsure pemerintah dan unsur masyarakat.
       Pasal ini akan DIHAPUS dalam Revisi
3.  Memudahkan Ijin tenaga kerja asing (Pasal 42 tentang TKA dipermudah yg seharusnya atas ijin Menteri ditambahin ayat yang berbunyi Ijin Menteri tersebut dapat didelegasikan Gubernur/walikota/bupati.
4.   Pasal 49 penggunaan Tenaga kerja Asing yang awalnya diatur dengan keputusan presiden diganti dengan peraturan menteri.
5.  UU 13 2003 Pasal 54 ayat 1 huruf e. "Perjanjian kerja dibuat secara tertulis paling sedikit memuat BESARNYA UPAH dan Cara pembayarannya".
        PASAL 54 ayat 1 Huruf e AKAN DIHAPUS DALAM REVISI
6.   PKWT yang sebelumnya diatur dalam UU 13/2003 pasal 59 ayat 1 "hanya untuk pekerjaan tertentu yg jenis dan sifatnya akan selesai dalam waktu tertentu"
       akan DIUBAH dalam REVISI menjadi PKWT dapat dilakukan untuk semua jenis pekerjaan.
        Pasal 59 ayat 4 UU 13/2003 :jangka waktu PKWT maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali;
        akan diubah dalam Revisi PKWT untuk jangka waktu 3 tahun
7.   Pasal 62 akan ditambah ayat dengan bunyi: "dalam hal pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, maka pengusaha dapat memutuskan perjanjian kerja TANPA DIBEBANI KEWAJIBANMEMBAYAR GANTI RUGI"
8.  Pengaturan pasal 65 UU 13/2003 akan dihapus, dan pasal 66 UU 13/2003 akan diubah; dalam artian tidak ada aturan dan pembatasan tentang Outsorching, atau dengan kata lain Outsourching akan malah lebih legal untuk semua jenis pekerjaan
9.   Pasal 72 "pekerja anak tempat kerjanya harus dipisahkan dengan pekerja dewasa"
      Ketentuan pasal 72 ini akan dihapus.
10. Pasal 78 akan ditambah ayat yang berbunyi
      "Pekerja/buruh yang menduduki posisi yang menentukan dilaksanakannya kerja lembur, tidak berhak mendapatkan upah kerja lembur"
11. UU 13/2003 PASAL 88 tentang PENGUPAHAN yang awalnya berbunyi setiap pekerja atau buruh memperoleh penghasilan yang "MEMENUHI PENGHIDUPAN LAYAK BAGI KEMANUSIAAN"       
       akan DIUBAH menjadi "pemerintah menetapkan upah minimum sebagai JARING PENGAMAN mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi".
12. Pasal 89 ayat 1 UU 13/2003 yang mengatur tentang upah minimum (Upah Minimum kabupaten /UMK dan Upah Minimum Sektoral/ UMSK) akan DIHAPUS,
        Dalam Revisi akan diganti HANYA ADA UMP (upah minimum propinsi saja), tanpa ada UMK atau Upah Sektoral
13. Pasal 89 ayat 2 upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak,
       PASAL INI AKAN DIHAPUS DALAM REVISI.
14. Pasal 91 UU 13/2003 (upah tidak boleh lebih rendah dari upah yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan);
       Ketentuan pasal ini akan DIHAPUS.
15. Pasal 100 ayat 1 yang awalnya berbunyi "....pengusaha WAJIB menyediakan fasilitas kesejahteraan"
        akan DIUBAH dalam Revisi menjadi :
        "...pengusaha menyediakan SARANA PENDUKUNG KETENANGAN bekerja sesuai dengan kemampuan perusahaan.
16. Pasal 101 UU 13/2003 :“untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dibentuk koperasi   pekerja dan usaha-usaha produktif di perusahaan”
         Ketentuan pasal ini  akan DIHAPUS dalam Revisi
17.  Tunjangan Hari Raya sifatnya akan diubah dalam Revisi menjadi SANTUNAN hari raya


BURUH BUKAN ANTI REVISI UU 13/2003,
NAMUN JIKA REVISI VERSI PEMERINTAH HANYA SEPIHAK
REVISI TANPA MELIBATKAN UNSUR TRIPARTIT
REVISI LEBIH BURUK DARI YANG SUDAH ADA

BURUH MENOLAK REVISI UU 13/2003 VERSI PEMERINTAH

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar